Gianyar, DenPost--Keinginan Partai Demokrat Gianyar kembali berkoalisi dengan PDIP di Gianyar seperti pada Pemilukada Gianyar lalu, mustahil terwujud dalam Pemilihan Gubernur (pilgub) Bali. Kedua pentolan yang dulu membentuk koalisi merah-biru tersebut mengakui “kemesraan” mereka harus terhenti untuk sementara.
Ketua DPC Partai Demokrat Gianyar , Ketut Jata, usai meresmikan kantor DPC Demokrat di Jalan Darma Giri, Kamis (31/1) mengatakan, keputusan dari DPP Partai Demokrat untuk pilgub Bali sudah keluar. Ini artinya mau tidak mau sebagai struktur partai di bawah, kata dia, harus taat dengan instruksi tersebut.
“Keputusan dari pusat seperti itu, kami di bawah ya kayak ekor. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah konsekuensi politik. Yang penting kami tetap berusaha semaksimal mungkin mendulang suara untuk paket yang diusung,” bebernya.
Lebih lanjut politisi asal Desa Keramas, Blahbatuh, ini juga mengatakan, komitmen saat Pilkada Gianyar kemarin akan komit dilaksanakan. Roda pemerintahan juga dijalankan bersama rekan koalisi.
“Namun, untuk di Pilgub Bali, karena kami mempunyai calon sendiri dan perintah atasan, itulah yang kami dukung. Untuk pemilu legislatif 2014, kami tetap menargetkan perolehan suara 30 persen sebagaimana hasil pemilu sebelumnya. Saat ini kami memenuhi target perolehan sebagaimana arahan pusat, dan dalam pemilu mendatang hal sama juga menjadi harapan kami,” terangnya.
Ketua DPC PDIP Gianyar, Made Mahayastra, yang dihubungi terpisah mengakui tak bisa lagi seiring sejalan dengan Partai Demokrat dalam Pilgub Bali. Cerita koalisi sejauh ini hanya berlaku saat mengusung AA Bharata-Mahayastra di Pilkada Gianyar.
“Dalam koalisi politik ini tidak rata antara di atas dengan di bawah. Kalau di Kabupaten Gianyar, kami tetap melakukan koalisi permanen selama lima tahun. Hanya, di Pilgub bisa saja berbeda dan hal itu tidak masalah. Sama juga dengan presidennya berbeda, gubernurnya berbeda dan bupatinya berbeda partai,” katanya.
Lebih lanjut Mahayastra mengatakan, koalisi merah-biru di tingkat Kabupaten Gianyar diharapkan tidak boleh pecah hingga 2018 nanti. “ Ini baru dua partai, kadang-kadang sampai di pusat bisa beda koalisi,” tandasnya. (115)
Posting Komentar